Isu transparansi dan akuntabilitas dana publik selalu menjadi sorotan, tak terkecuali dalam dunia olahraga mahasiswa. Di Aceh Barat, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) tengah gencar menyuarakan perlawanan terhadap potensi praktik pungutan liar (pungli) yang dapat menggerogoti kualitas pembinaan atlet. Kejadian ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan mekanisme pengawasan yang ketat dan terbuka, terutama terkait dana yang diperuntukkan bagi masa depan prestasi olahraga di tingkat perguruan tinggi.

Pembinaan atlet mahasiswa membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit, mulai dari biaya pelatihan, akomodasi, nutrisi, hingga perlengkapan. Ketika dana ini tidak sampai secara utuh atau disalahgunakan melalui pungli, dampaknya langsung terasa pada performa dan kesejahteraan atlet. Atlet yang seharusnya fokus pada latihan dan studi, justru terbebani oleh ketidakpastian dukungan finansial. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh BAPOMI Aceh Barat untuk mendesak audit total menjadi sangat krusial.

Mengapa Audit Dana Menjadi Keharusan?

Transparansi penggunaan anggaran bukanlah pilihan, melainkan keharusan mutlak, terutama saat melibatkan dana yang bersumber dari negara atau masyarakat. Dalam konteks pembinaan atlet, audit dana berfungsi sebagai benteng pertahanan ganda: pertama, sebagai pencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi; dan kedua, sebagai penjamin bahwa setiap rupiah dana benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas atlet.

Audit independen harus mencakup seluruh siklus dana pembinaan, mulai dari alokasi awal, proses pencairan, hingga realisasi di lapangan. Dokumen-dokumen pengeluaran harus tersedia untuk pemeriksaan publik, dan setiap pengeluaran, sekecil apapun, harus dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, jika ada alokasi untuk pembelian suplemen, harus ada data valid mengenai harga beli, jumlah yang didistribusikan, dan siapa saja atlet yang menerimanya. Tanpa proses yang transparan ini, potensi pungli akan selalu mengintai.

Strategi Mendorong Transparansi Anggaran

Untuk memastikan bahwa dana pembinaan atlet benar-benar transparan, beberapa langkah proaktif perlu segera diimplementasikan. Pertama, BAPOMI harus segera membentuk komite pengawas independen yang melibatkan unsur mahasiswa, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Komite ini bertugas memantau dan memberikan masukan terhadap setiap keputusan anggaran.